Pemerintah berkomitmen mendorong transisi daya menuju daya yang bersih dan ramah lingkungan, pada lain melalui pemakaian bahan bakar gas (BBG). Salah satu perwujudannya adalah pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Penggaron dan SPBG Mangkang di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Peresmian pengoperasian ke-2 SPBG selanjutnya ditunaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji di SPBG Penggaron, Kelurahan Plamongan Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah,. Beroperasinya SPBG ini merupakan bagian dari pemakaian dan perluasan gas bumi menuju Kota Semarang yang ramah lingkungan. Sebelumnya pada th. 2021, Pemerintah telah resmikan SPBG Kaligawe.

Hadir di dalam peresmian tersebut, Sekda Provinsi Jateng Sumarno, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Sekjen Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Mirza Mahendra, Direktur Pembinaan Program Migas Dwi Anggoro Ismukurnianto, Bupati Demak Eisti’anah dan SVP Downstream, Gas, Power & NRE Business Development & Portfolio PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azof, dan juga CEO Subholding Gas PGN Haryo Yunianto.

Dirjen Migas Tutuka Ariadji menuturkan, Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga sektor, keliru satunya adalah Transisi Energi Berkelanjutan. Untuk memastikan pembangunan masa depan yang terus-menerus dan menanggulangi pergantian iklim secara nyata, Presidensi Indonesia mendorong transisi daya menuju daya yang bersih dan ramah lingkungan dengan tekankan keamanan ketersediaan energi, aksesibilitas dan keterjangkauan.

Gas benar-benar layak jadi daya transisi menuju daya bersih gara-gara ketersediaannya mencukupi. Di segi lain, isu polusi udara di kota-kota besar di Indonesia mendorong perlunya diversifikasi ke bahan bakar ramah lingkungan dan nilai keekonomian yang terjangkau. “Pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) dikehendaki sanggup menciptakan mutu lingkungan yang lebih baik, kurangi impor dan turunkan nilai subsidi BBM,” imbuh Tutuka.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian sasaran Kebijakan Energi Nasional yang keliru satunya adalah pengelolaan gas (LNG/CNG) untuk kemandirian dan membantu aktivitas ekonomi nasional terutama tentang dengan pemakaian BBG untuk transportasi jalan, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 perihal penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas dengan menggunakan Flow Meter Solar untuk Transportasi Jalan dan juga perubahannya yakni Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015.

Pemanfaatan daya listrik untuk transportasi jalur terutama untuk kendaraan besar (bus/truk logistik) di mana teknologi baterai belum dapat dikembangkan di dalam waktu dekat. Sedangkan infrastruktur gas untuk transportasi jalur telah terbangun sebanyak 57 SPBG/MRU yang tersebar di lebih dari satu provinsi di wilayah Indonesia dan tidak semuanya sanggup terutilisasi dengan baik gara-gara rendahnya pengguna kendaraan BBG. Hal selanjutnya merupakan potensi bagi kendaraan besar sanggup ditunaikan diversifikasi dari BBM ke BBG.

Salah satu inisiatif Kementerian ESDM tentang pemakaian BBG untuk transportasi jalur tertuang di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 47.K/HK.04/MEM.M/2021 perihal Peta Jalan (Roadmap) Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan. Pembangunan dan pengoperasian 3 SPBG yang ada di Semarang merupakan bentuk komitmen dan kerja mirip dari Kementerian ESDM, Pertamina Group dan Pemerintah Kota Semarang untuk menginisiasi terciptanya ekosistem kota yang ramah lingkungan. “Saat ini SPBG Kaligawe (diresmikan th. 2021), SPBG Mangkang dan SPBG Penggaron siap untuk dioperasikan,” kata Tutuka.

SPBG Kaligawe berkapasitas 1 MMSCFD atau 30.000 lsp per hari dengan harga menjual Rp 4.500 per lsp. SPBG ini telah sanggup bermanfaat sebagai Mother Station. Sementara SPBG Penggaron dan SPBG Mangkang tiap-tiap punyai kapasitas 0,5 MMSCFD atau 20.000 lsp. SPBG Mangkang telah selesai dimodifikasi dari OnlineStation jadi Daugther Station. Sedangkan SPBG Penggaron dibangun sebagai Daughter Station. Ketiga SPBG rencananya dapat dioperasikan oleh Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk.

Pemerintah mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang yang telah kooperatif untuk merealisasikan perluasan pemakaian BBG. Juga PT Pertamina (Persero) dan subholding gas PT PGN Tbk beserta afiliasinya yang selamanya berkomitmen untuk sedia kan gas.

“Pemerintah berharap komitmen selanjutnya adalah langkah awal yang dapat diikuti dengan kerja mirip lainnya untuk pemakaian dan perluasan pemakaian gas bumi demi terwujudnya Kota Semarang yang ramah lingkungan. Kerja mirip ini dikehendaki sanggup diikuti oleh daerah-daerah lain sehingga sasaran Kebijakan Energi Nasional sanggup kami wujudkan bersama,” kata Tutuka.

Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto membantu pengoperasian SPBG di Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia membantu pengembangan daya yang ramah lingkungan. “Bapak Presiden Joko Widodo telah diberi tanda tangan Paris Agreement pada th. 2016 di New York, di mana Indonesia berkomitmen kurangi gas tempat tinggal kaca. Pada COP Glaslow disepakati Indonesia dapat capai Net Zero Emission (NZE) pada th. 2060 atau lebih cepat. Ini merupakan bagian dari usaha tersebut,” katanya.

Sementara Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengucapkan terima kasih atas bantuan Pemerintah menjadikan Jawa Tengah menuju kemandirian energi. “Kami siap membantu usaha pemakaian dan pengembangan gas bumi di Provinsi Jateng. Harapannya, Provinsi Jateng sanggup jadi role tipe area menuju kemandirian energi,” ujar Sumarno.

CEO Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk, M. Haryo Yunianto, memberikan kesiapannya mengoperasikan ketiga SPBG tersebut. “Subholding Gas siap mengoperasikan SPBG Mangkang, Penggaron, dan juga Kaligawe untuk membantu program konversi BBM ke BBG. Jika pemakaian gas bumi di Semarang berlangsung optimum, Semarang sanggup jadi role tipe pemakaian gas bumi bagi daerah-daerah lain

By toha